Rapat Rancangan Perpres Truk ODOL, AHY Janji Kasih Upah Laik ke Sopir

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan salah satu solusi memberantas praktik truk Over Dimension-Overload (ODOL) adalah dengan memberikan insentif untuk badan usaha hingga upah laik kepada sopir truk.

Hal ini diungkapkan AHY saat mengadakan rapat koordinasi (rakor) membahas Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/Over Dimension-Overload (ODOL), Kamis (17/7).

"Kemudian penguatan aspek ketenaga kerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum," katanya saat membuka rakor.

Selama ini anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut keberadaan ODOL telah mengakibatkan banyak masalah di sektor logistik nasional.

AHY menyebutkan terdapat 3 aspek utama penanganan truk ODOL. Pertama, pemberatasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Kemudian, pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang.

AHY menyebutkan, pengemudi atau sopir truk ODOL seringkali menjadi korban dan juga disalahkan ketika terjadi kecelakaan di jalan.

"Padahal mereka ya hanya menjalankan tugas yang seringkali penuh dengan resiko yang diluar dari kemampuan mereka untuk bisa mengatasinya, ditambah dengan kesejahteraan yang masih sangat terbatas," tutur AHY.

Aspek lainnya yaitu deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait dengan angkutan barang. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penguatan Logistik Nasional yang salah satu tujuannya adalah mencapai zero ODOL.

Pemerintah, kata AHY, menetapkan sembilan rencana aksi nasional terkait implementasi kebijakan Zero ODOL dalam RPerpres tersebut. Namun, terdapat 3 rencana aksi yang diprioritaskan. Rencana aksi pertama adalah pengawasan pencatatan dan penindakan kendaraan angkutan barang.

Kemudian, penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Terakhir, deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas dari penegakan Zero ODOL.

"Nanti akan menghasilkan 47 output yang harus kita kawal bersama-sama," jelas AHY.

Berdasarkan catatan Polri, ngkutan barang berkontribusi kepada 10,5 persen kecelakaan lalu lintas nasional sepanjang tahun 2024, kedua tertinggi setelah sepeda motor.

Adapun pada tahun 2023, jumlah truk di Indonesia mencapai 6.091.822 unit, meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya. Mayoritas sekitar 49,3 persen tersebar di Pulau Jawa, yakni 802.601 unit di DKI Jakarta, 576.948 unit di Jawa Barat, 782.173 unit di Jawa Timur, dan 667.136 unit di Jawa Tengah.

"Jangan sampai, bukan hanya tidak bisa ditahan, tapi terus meningkat jumlahnya setiap tahun dan sekali lagi berdampak pada keselamatan manusia dan juga kerugian ekonomi," tandas AHY.